JEMBRANA, MediaBaliNews – Maraknya kendaraan truk dengan muatan berlebihan atau Over Dimension and Over Loading (ODOL) yang melintas, Satlantas Polres Jembrana gencarkan sosialisasi hingga akhri Juni 2025, Selasa (10/6/2025).

Saat dikonfirmasi, Kasat Lantas Polres Jembrana IPTU Aldri Setiawan melalui Kanit Regident Satlantas Polres Jembrana, Iptu I Wayan Dharmayuda mengatakan, sosialisasi atau pendekatan edukatif ini menyasar pengemudi, perusahaan transportasi hingga BUMN. Setelah masa sosialisasi usai, pihaknya akan melakukan penindakan tegas berupa tilang terhadap pelanggar.

“Tujuan kami adalah memberikan pemahaman menyeluruh mengenai dampak negatif ODOL, mulai dari kerusakan infrastruktur jalan hingga risiko kecelakaan lalu lintas,” ungkapnya saat ditemui di Polres Jembrana.

Lebih lanjut, kata Iptu Dharmayuda, langkah ini dilakukan sesuai dengan arahan Korps Lalu Lintas (Korlantas) Mabes Polri. Hingga 9 Juni 2025 kemarin, pihaknya telah mencatat sebanyak 72 kendaraan untuk didata dan didokumentasikan sebagai bagian dari upaya pemetaan pelanggaran.

Bahkan, fenomena kendaraan muatan yang secara sengaja menghindari jembatan timbang atau ngeblong di Gilimanuk saat inimenjadi sorotan pihak berwajib. Dengan adanya kendaraan ODOL ini, terdapat berbagai dampak buruk, seperti kerusakan jalan hingga rentan terjadinya kecelakaan lalulintas.

“Kami sudah berkoordinasi dengan UPTD Jembatan Timbang. Saat tahap penindakan, tidak ada toleransi bagi pelanggar,” tegasnya.

Lebih lanjut, kata Iptu Dharmayuda, penindakan akan dimulai secara bertahap pada 1 Juli hingga 13 Juli 2025. Kemudian, terhadap pelanggar yang terjaring akan diberikan belangko peringatan.

Kemudian, pada tanggal 14 Juli hingga 25 Juli 2025 tahap penindakan tegas berupa tilang. Periode ini akan bersamaan dengan digelarnya Operasi Patuh Agung 2025.

Dimana, kata Iptu Dharmayuda, hal ini dilakukan sebagai bentuk komitmen Satlantas Polres Jembrana untuk dapat mewujudkan lalulintas yang aman dan menjaga kualitas infrastruktur jalan, khususnya di Kabupaten Jembrana.

“Kami juga akan berkolaborasi dengan Dinas Perhubungan untuk memastikan penindakan terkait dimensi dan tonase sesuai dengan regulasi yang berlaku, ” pungkasnya. (gsn/mbn)