JEMBRANA, MediaBaliNews – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyoroti terbatasnya ruang karier Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Menurutnya, ASN yang telah lama mengabdi di institusi tersebut seharusnya memiliki kesempatan menduduki jabatan strategis sesuai kompetensi yang dimiliki.
Pernyataan itu disampaikan Pigai saat ditemui awak media usai memberikan sosialisasi kebangsaan dan HAM pada penutupan Kongres XI Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Tahun 2026 di Ballroom Istana Agung Jimbarwana, Kabupaten Jembrana, Sabtu (6/6/2026).
Mentri HAM, Natalius Pigai menilai selama ini banyak ASN di lingkungan Polri yang kariernya berhenti pada level tertentu, meski memiliki kemampuan dan pengalaman yang memadai.
“Di dalam tubuh Polri, saat ini sudah banyak terdapat ASN, tetapi mereka hanya mentok menduduki jabatan kelas bawah (lower class) atau jabatan paling rendah. Mengapa mereka tidak bisa menduduki jabatan utama? Mengapa karier mereka harus berhenti di Eselon IV? Mengapa mereka tidak bisa naik ke Eselon I?,” ungkapnya.
Menurutnya, promosi jabatan seharusnya didasarkan pada kompetensi dan profesionalisme, bukan semata-mata latar belakang institusi atau seragam yang dikenakan.
“Jika ingin sistem yang lebih terbuka, silakan buat sistem lelang jabatan. Nanti akan ada pengamat, politisi, dan tim profesional yang menilai siapa yang layak menduduki jabatan utama tersebut. Namun, jika tidak mau lewat sistem lelang, ya bisa melalui promosi karier dari bawah secara berjenjang,” jelasnya.
Selain menyoroti karier ASN, Pigai juga kembali menjelaskan gagasannya mengenai keterlibatan sipil dalam jabatan manajerial di institusi kepolisian. Ia menegaskan usulan tersebut bukan untuk menempatkan kalangan sipil sebagai Kapolri, melainkan membuka peluang pada posisi-posisi administratif dan pengelolaan organisasi.
“Di sini, kita tidak meminta Kapolrinya harus dari kalangan sipil. Kita tidak meminta itu. Namun, jabatan-jabatan manajerial seperti Jabatan Keuangan, Pengembangan Teknologi, Perencanaan, dan Sumber Daya Manusia (SDM). Jabatan-jabatan tersebut sebenarnya bisa diduduki oleh sipil,” paparnya.
Pigai menjelaskan konsep tersebut mengacu pada sistem civilian oversight yang diterapkan di sejumlah negara maju. Menurutnya, keterlibatan sipil dalam pengawasan dan pengelolaan institusi kepolisian merupakan praktik yang lazim diterapkan.
“Kenapa saya bilang warga sipil bisa menjadi pejabat utama di Polri? Semua negara modern di dunia menerapkan apa yang dinamakan civilian oversight,” kata Pigai.
Ia mencontohkan New York Police Department (NYPD) di Amerika Serikat yang menurutnya memiliki pimpinan tertinggi dari kalangan sipil, sementara urusan teknis operasional tetap dijalankan oleh personel kepolisian.
“Namun, untuk pemimpin yang khusus menangani teknis operasional kepolisian, barulah dijabat oleh polisi, yang disebut dengan Chief of Department. Jadi, operasionalnya dipegang polisi, tetapi pimpinan tertingginya selalu sipil,” bebernya.
Pigai berharap gagasan mengenai akomodasi peran sipil dan penguatan sistem karier ASN di lingkungan Polri dapat menjadi bagian dalam pembahasan Revisi Undang-Undang Kepolisian yang saat ini sedang bergulir.
“Untuk mewujudkan hal ini, sepulang dari sini saya akan mengumpulkan semua ahli, tokoh-tokoh internasional, dan pakar di kantor saya untuk mematangkan konsep ini,” pungkasnya. (gsn/mbn)
