JEMBRANA, MediaBaliNews — Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan di Banjar Kelapa Balian, Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, Jembrana, resmi dimulai, Selasa (29/9/2026).

Proyek senilai sekitar Rp. 1,2 Triliun tersebut ditargetkan mengubah kawasan pelabuhan menjadi pusat aktivitas perikanan modern sekaligus membuka peluang ekonomi baru.

Pembangunan ditandai dengan peletakan batu pertama atau groundbreaking oleh Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono, Turut hadir Anggota Komisi IV DPR RI, Nyoman Adi Wiryatama, Gubernur Bali, Wayan Koster, Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan serta jajaran Forkopimda Kabupaten Jembrana.

Usai groundbreaking, Sakti mengatakan pengembangan PPN Pengambengan mengusung konsep Integrated Fishing Port and Market Phase 1. Pelabuhan tersebut nantinya tidak hanya menjadi lokasi aktivitas bongkar muat dan transaksi hasil tangkapan, tetapi juga dilengkapi pasar ikan bersih hingga kawasan kuliner.

“Baru saja kita selesai melakukan seremoni groundbreaking pelabuhan modern terintegrasi atau Integrated Fishing Port and Market Phase 1,” ungkapnya.

Menurutnya, pembangunan di Jembrana menjadi bagian dari pengembangan empat pelabuhan perikanan modern di Indonesia. Selain Pengambengan, konsep serupa akan diterapkan di Pelabuhan Kejawanan Cirebon, Cilacap dan Bitung.

Untuk Jembrana, nilai investasinya mencapai sekitar Rp. 1,2 Triliun. Besarnya investasi tersebut salah satunya berkaitan dengan potensi perikanan di sekitar Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 718.

“Di sini besar, sekitar Rp. 1,2 Triliun. Karena di depan itu ada WPP 718 yang banyak sekali tuna sirip biru di sana,” terangnya.

Dengan potensi tersebut, pemerintah menargetkan PPN Pengambengan dapat berkembang sebagai kawasan premium fish yang memiliki orientasi pasar ekspor.

“Harapannya di sini adalah tempat premium fish yang bisa langsung tujuannya untuk kemudian ekspor,” harapnya.

Sakti menyebut konsep pembangunan pelabuhan modern tersebut akan mengacu pada pengelolaan pelabuhan perikanan di luar negeri yang lebih bersih dan tertata. Menurutnya, fasilitas yang dibangun juga diharapkan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat di sekitar kawasan.

“Teman-teman nanti bisa membayangkan kalau pernah ke luar negeri melihat pelabuhan perikanan yang begitu bersih, bagus, ekonominya berjalan dengan baik. Kita juga akan melakukan hal yang sama di sini,” ujarnya.

Ia menegaskan, kawasan pelabuhan nantinya tidak lagi identik dengan kondisi yang bau maupun tidak tertata. Selain aktivitas perikanan, masyarakat juga dapat menikmati pasar ikan bersih dan kawasan kuliner.

“Tidak ada lagi yang bau. Semuanya tertata dengan baik. Kalau datang ke sini tidak hanya terjadi transaksi sektor perikanan, tetapi juga bisa ada pasar ikan yang bersih, kemudian kuliner dan seterusnya,” jelasnya.

Sakti menjelaskan, pembangunan pelabuhan modern sebelumnya telah dimulai di Pelabuhan Kejawanan, Cirebon dengan nilai sekitar Rp. 400 miliar. Nilai investasi tersebut lebih kecil dibandingkan Jembrana karena menyesuaikan kapasitas dan jumlah kapal yang akan dilayani.

Ke depan, empat pelabuhan yang dikembangkan pemerintah akan menjadi proyek percontohan. Setelah pembangunan berjalan, pemerintah akan melakukan pemantauan dan evaluasi sebelum konsep tersebut diterapkan di daerah lainnya.

“Kita akan lakukan hal yang sama di Cilacap kemudian Bitung. Jadi ada empat pelabuhan yang akan kita tingkatkan menjadi pelabuhan modern, atau international fish market. Kalau dari empat titik itu sudah kita bangun, kita akan monitor. Kita selalu membuat modeling. Kalau modeling-nya sudah berhasil dengan baik, kemudian kita kembangkan yang lain,” katanya.

Selain pembangunan PPN Pengambengan, Sakti juga menyinggung penataan kapal perikanan industri di kawasan Benoa. Menurutnya, kapal industri yang beroperasi di Bali harus mengikuti ketentuan perizinan dan lokasi yang telah ditetapkan pemerintah.

“Itu izin penangkapan ikan saya yang mengeluarkan izin. Saya tidak keluarkan izinnya kalau mereka enggak dari sini. Itu saja intinya,” tegasnya.

Penataan tersebut, kata dia, merupakan bagian dari upaya menjaga sumber daya ikan sekaligus mengatur pemanfaatan wilayah laut agar kegiatan ekonomi dapat berkembang.

“Kita menjaga sumber daya ikan kita. Wilayah laut kita harus kita tata dengan baik supaya ekonomi di sini juga kemudian bisa berkembang,” ujarnya.

Sementara nelayan kecil tetap disiapkan ruang untuk beraktivitas. Nelayan Bali dengan kapal di bawah 30 GT akan diarahkan ke kawasan yang telah disiapkan pemerintah.

“Kalau kapal kecil, sudah kita kasih ruang di sebelah sana. Jadi nelayan-nelayan Bali yang kecil, yang di bawah 30 GT (Gross Tonnage), semuanya bisa di situ,” jelasnya.

Untuk nelayan dengan pola one-day fishing di bawah 12 mil, pemerintah juga akan mengembangkan Kampung Nelayan.

“Yang di bawah 12 mil, yang kecil-kecil, yang hanya one-day fishing, kita bangunkan semua. Nah, di sini untuk levelnya industri. Jadi industri harus ikut aturan industri,” katanya.

Sakti mengatakan penataan kawasan juga diperlukan karena Benoa memiliki fungsi strategis sebagai kawasan pariwisata Bali.

“Bayangkan, di Benoa itu adalah daerah pariwisata. Kalau kemudian dicampur juga dengan ikan, bagaimana pariwisata Bali masa depannya? Kan jadi kurang baik,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Bali, I Wayan Koster menyambut baik dimulainya pembangunan PPN Pengambengan. Menurutnya, pengembangan sektor kelautan dan perikanan telah menjadi harapan Pemerintah Provinsi Bali dan masyarakat sejak lama.

“Saya mewakili Pemerintah Provinsi Bali dan masyarakat Bali mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri. Ini sangat luar biasa, yang sudah menjadi harapan masyarakat Bali dan Pemerintah Provinsi Bali sejak lama,” ujarnya.

Koster menilai pembangunan tersebut memiliki dampak lebih luas karena mencakup pengembangan sektor kelautan dan perikanan dari hulu hingga hilir. Kawasan Pengambengan juga diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jembrana.

“Ini merupakan program yang akan menangani kelautan dan perikanan dari hulu sampai hilir, dan akan menjadi pusat perekonomian baru di Kabupaten Jembrana dan berdampak kepada Bali secara keseluruhan maupun juga luar Bali,” jelasnya.

Ia berharap pengembangan PPN Pengambengan nantinya tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan global, tetapi juga meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan nelayan.

“Jadi ini tidak saja ekonomi global dan lokal yang meningkat, tetapi juga pendapatan utama para nelayan kita akan semakin meningkat dan berdampak pada kesejahteraan para nelayan kita,” pungkasnya. (gsn/mbn)