TABANAN, MediaBaliNews – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tabanan menggelar Rapat Paripurna strategis di ruang sidang utama, Senin (16/11/2026). Agenda utama sidang tersebut mencakup Penyampaian Laporan Badan Anggaran (Banggar) terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027, serta Laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) mengenai Evaluasi Propemperda 2026 dan Usulan Propemperda 2027.
Sidang paripurna tingkat tinggi ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Tabanan, I Nyoman Arnawa, S.Sos., M.AP., serta dihadiri lengkap oleh pimpinan dan segenap anggota dewan.
Dalam pemaparannya, Banggar DPRD membeberkan bahwa arsitektur fiskal APBD TA 2027 dirancang secara cermat dengan mengusung tema besar “Hilirisasi dan Membangun Ekosistem Produk Unggulan”.
Tema tersebut diarahkan untuk mendongkrak nilai tambah ekonomi daerah melalui penguatan rantai nilai (value chain) produk lokal, mempererat sinergi sektor hulu hingga hilir, serta mengoptimalkan daya saing berbasis potensi riil daerah.
Seluruh arah kebijakan anggaran ini diselaraskan secara ketat dengan visi pembangunan daerah, yakni Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul, Madani (AUM).
Kendati demikian, penyesuaian struktur anggaran tidak dapat dihindarkan demi menjaga keseimbangan fiskal.
Berdasarkan hasil pembahasan intensif antara eksekutif dan legislatif, target Pendapatan Daerah dalam APBD TA 2027 disepakati berada di angka Rp2,13 triliun lebih—mengalami koreksi penurunan sebesar Rp43,99 miliar lebih jika dibandingkan dengan APBD TA 2026 yang menyentuh angka Rp2,18 triliun lebih.
Sementara itu, target Belanja Daerah dipatok pada angka Rp2,11 triliun lebih, atau menyusut sekitar Rp137,80 miliar lebih dari pagu tahun anggaran sebelumnya yang mencapai Rp2,25 triliun lebih.
“Pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dengan menyelaraskan kebutuhan pembangunan dengan kemampuan riil keuangan daerah,” ujar pimpinan sidang saat memimpin jalannya rapat paripurna.
Guna mendongkrak kemandirian fiskal, Banggar DPRD mendorong pemerintah daerah untuk terus menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara optimal tanpa mengorbankan iklim investasi.
Langkah penguatan tersebut ditempuh melalui digitalisasi layanan pendapatan, penataan pemanfaatan aset, hingga optimalisasi pengelolaan Daya Tarik Wisata (DTW) secara berkelanjutan.
Selain sektor anggaran, rapat paripurna turut mencermati laporan evaluasi Bapemperda. Sepanjang tahun 2026, tercatat lima dari tujuh Ranperda dalam daftar awal berhasil dibahas, ditambah delapan Ranperda di luar program pembentukan.
Menyongsong tahun depan, Bapemperda bersama eksekutif telah mengusulkan 11 Rancangan Peraturan Daerah baru masuk dalam Propemperda 2027, termasuk di dalamnya penyesuaian aturan pajak daerah dan retribusi hingga perlindungan petani.
Menutup rangkaian agenda sidang, seluruh komisi dan fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Tabanan secara bulat menyatakan persetujuan agar pembahasan Ranperda APBD 2027 beserta evaluasi legislasi tersebut dilanjutkan ke tahapan berikutnya sesuai mekanisme perundang-undangan yang berlaku. (ang/mbn)






















