Sunday, November 22, 2026
Sunday, November 22, 2026

Bupati Sanjaya Ajukan 3 Ranperda Strategis, Lonjakan Kasus Narkotika hingga Peningkatan BPBD Jadi Fokus Utama

TABANAN, MediaBaliNews – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tabanan menggelar Rapat Paripurna ke-17 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026 di ruang sidang utama dewan, Selasa (17/11/2026).

Sidang krusial tersebut mengusung agenda tunggal berupa penyampaian pidato pengantar oleh Bupati Tabanan terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) anyar guna memperkuat landasan regulasi serta optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah.

Rapat paripurna yang dihadiri oleh pimpinan dan segenap anggota dewan tersebut dipimpin langsung untuk mendengarkan pemaparan dari eksekutif. Dalam pidatonya, Bupati Tabanan Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M., membeberkan bahwa ketiga Ranperda yang diajukan mencakup aspek krusial mulai dari penanggulangan darurat narkotika, penyesuaian kelembagaan penanggulangan bencana, hingga restrukturisasi badan usaha milik daerah air minum.

Bupati Sanjaya memaparkan bahwa Ranperda pertama yang diajukan adalah mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) serta Prekursor Narkotika. Regulasi ini mendesak dihadirkan menyusul eskalasi kasus penyalahgunaan barang haram di bumi saraswati yang menunjukkan tren peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Berdasarkan data Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Tabanan yang dikutip dalam paripurna, kasus penyalahgunaan narkotika melonjak tajam dari 26 kasus pada 2020 menjadi 82 kasus pada 2024, serta masih tercatat sebanyak 72 kasus hingga tahun 2025 lalu.

“Melalui Ranperda ini, diharapkan upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika dapat dilaksanakan secara lebih terencana, terpadu, dan berkelanjutan dengan melibatkan pemerintah daerah, instansi terkait, keluarga, masyarakat, serta desa adat,” tutur Bupati Sanjaya di hadapan peserta rapat.

Ranperda kedua yang diserahkan kepada pihak legislatif berkaitan dengan Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Pengajuan regulasi ini merupakan tindak lanjut penyesuaian terhadap terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2025.

Baca Juga :  Adu Jangkrik di Jalan Antosari-Pupuan Renggut Nyawa Dua Remaja

Berdasarkan hasil analisis variabel umum dan teknis, BPBD Kabupaten Tabanan sukses mengantongi skor 560 yang memenuhi kriteria mutlak untuk ditetapkan sebagai instansi Tipe A.

Pihaknya menuturkan, peningkatan status kelembagaan ini diyakini bakal mendongkrak kapasitas mitigasi, kesiapsiagaan, hingga penanganan darurat di lapangan secara lebih tanggap tanpa ada iktikad buruk yang menghambat koordinasi lintas sektoral.

Sementara itu, Ranperda ketiga yang turut dibedah dalam sidang tersebut adalah Perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Amertha Buana. Penyesuaian aturan ini dilakukan guna menyelaraskan dinamika kelembagaan dengan Permendagri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian BUMD Air Minum.

Regulasi baru ini menata ulang posisi direksi, dewan pengawas, komite, hingga batasan efisiensi biaya operasional perusahaan.

“Penyesuaian ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola perusahaan… sehingga perusahaan dapat semakin optimal dalam memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat,” tambahnya menerangkan urgensi restrukturisasi BUMD tersebut.

Penyampaian ketiga rancangan regulasi ini menandai babak awal proses legislasi di parlemen daerah. Selanjutnya, draf Ranperda tersebut akan dibahas secara maraton dan komprehensif melalui mekanisme rapat kerja antara alat kelengkapan DPRD Tabanan dan jajaran perangkat daerah terkait demi melahirkan produk hukum yang berkeadilan dan berdaya guna bagi masyarakat luas. (ang/mbn)

BERITA MENARIK LAINNYA

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

BERITA TERPOPULER

BERITA TERKINI