JEMBRANA, MediaBaliNews – Akibat terjadinya musibah banjir disejumlah wlayah di Kabupaten Jembrana benerapa hari lalu menjadi pertimbangan untuk saling berbenah. Kali ini Bupati Jembrana I Nengah Tamba mengajak semua pihak khususnya warga pengelola hutan desa meliputi Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) dan Kelompok Tani Hutan (KTH) untuk berkomitmen menjaga hutan Jembrana.
Kesepakatan untuk menjaga dan mengawasi hutan dengan penandatanganan komitmen tertulis oleh masing-masing ketua kelompok pengelola hutan, dihadapan Bupati Jembrana, Kapolres Jembrana, AKBP I Dewa Gede Juliana, Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, I Made Teja, Kepala UPTD Kawasan Pengelolaan Hutan Bali Barat (KPH), Agus Sugiyanto di Rumah Jabatan Bupati Jembrana jumat (21/10/2022).
Komitmen itu kesiapan melaksanakan pengelolaan hutan sesuai ketentuan dan mencegah terjadinya pemotongan pohon, pembakaran lahan, peneresan pohon, perluasan areal baru serta kegiatan lain yang melanggar ketentuan hukum. Bupati Jembrana I Nengah Tamba menyebut kesepakatan tertulis dengan surat bermaterai itu bentuk komitmen rasa tanggung jawab untuk turut menjaga hutan Jembrana.
“Hari ini kita cari solusi. Kita buat pernyataan tertulis bersama untuk Melindungi hutan. Kami tidak menjustifikasi bapak semua sebagai pelaku perusakan hutan tapi mari kita berempati, saling mulat sarira, berempati akan musibah, tanggung jawab bersama agar musibah ini tidak terulang kembali. Caranya dengan ikut bertanggung jawab mengawasi hutan,” ujar Bupati Tamba.
Bupati Tamba juga mengatakan, harus ada kesungguhan dari semua pihak agar musibah banjir bandang tidak terulang kembali. Komitmen ini katanya mesti segera disebarluaskan kepada masing-masing anggota untuk dilaksanakan. Saat ini
ada 32 kelompok LPHD dengan jumlah anggota mencapai 4930 yang diberikan ijin menanam hutan didesanya dengan tanaman produktif.
“Saya siap bantu bibit, dan memfasilitasi bantuan lainnya jika ada komitmen baik, bersama sama jaga hutan. Informasikan kepada seluruh anggota karena bapak-bapak disini adalah informan kami. Selain menjaga dan mengawasi, beri kami masukan. Laporkan kepada Polsek terdekat. kepada KPH, termasuk ke bupati kalau tidak ada perkembangan. Sebaliknya kami akan siap support kegiatan KTH,” ujar Bupati Tamba.
Sementara Kapolres Jembrana AKBP I Dewa Gede Juliana menyebutkan, musibah yang terjadi menuntut keseriusan semua pihak agar tidak terulang kembali. Salah satunya keseriusan untuk menjaga hutan. Sedangkan Para masyarakat pengelola hutan ini diberikan ijin untuk mengelola hutan dengan ketentuan sudah disepakati. “Harapan kita betul-betul disepakati apa yang boleh ditanam dan dilakukan karena ijin pemanfaatan hutan ini ini pasti sudah mendapat kajian sebelumnya,” tegasnya
Kapolres Dewa Juliana juga menyadari, dengan mengandalkan polisi kehutanan saja sulit menjaga hutan jembrana yang begitu luas, terlebih personil terbatas. Karena itu pihaknya menyarankan agar petugas dalam pengawasan hutan memanfaatkan teknologi. “Pantau dengan drone secara periodik . Bisa direkam mana yang kira kira hutan kita yang masih aman termasuk apabila ada pohon tumbang . Jadi ada evaluasi secara berkala,” ucapnya.
Disisi lain, Kepala UPTD KPH Bali Barat Agus Sugiyanto menyambut baik kesepakatan dalam bentuk komitmen tertulis. Menurutnya upaya menjaga hutan bersama kelompok masyarakat sudah sering disampaikan dengan pendekatan sosial,filosofi menyama braya, melalui tetua dan kelompok. Ia mengakui pengawasan sangat terbatas dengan personil penyuluh hutan hanya dua orang.
“Sedangkan luasan hutan yang harus diawasi 37.182 hektare. Sementara luasan ijin pengelolaan hutan desa mencapai 12 ribu hektare blok pemanfaatan bekas perambahan hutan, dengan luas yang baru dimanfaatkan masyarakat mencapai 5771 hektar. Kita ingin kelompok ini benar-benar fokus menjadi penyelamat hutan. Mencegah illegal logging karena kami akui memiliki keterbatasan,” tandasnya. (jar/war/mbn)
