JEMBRANA, MediaBaliNews – Dalam upaya meningkatkan pontensi PAD (Pendapatan Asli Daerah), Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Samsat Jembrana melakukan terobosan baru dengan mengkolaborasikan SIMPEDATU PAKEBER dengan Whatsapp Blast.
Hal tersebut disampaikan KUPTD Samsat Jembrana, Ni Luh Sri Jayaningsih saat gelaran forum konsultasi publik dengan tema “Optimalisasi PAD melalui SIMPEDATU PAKEBER yang berkolaborasi dengan Whatsapp Blast” di Ruang rapat retribusi daerah Provinsi Bali di Kantor Samsat Jembrana, Senin (19/6).
“Melalui terobosan ini, kami berharap dapat memaksimalkan potensi pendapatan daerah dan meningkatkan efisiensi dalam pelayanan administrasi perpajakan. Serta segera bisa melakukan pemutakhiran data kendaraan,” ungkapnya.
Untuk teknisnya, Ia menuturkan akan melakukan input data dengan menggunakan google form yang berisikan data wajib pajak.
“Nanti kami akan melakukan input data melalui google form, kemudian data ini akan dikumpulkan menjadi satu sebagai bahan pembaruan database kami, mengingat saat ini masih data lama,” jelasnya
Kemudian, data SIMPEDATU PAKEBER diisi nomor telepon wajib pajak akan diintegrasikan dnegan Whatsapp Blast, yang merupakan metode pengiriman pesan masal (Broadcast) melalui whatsapp secara efektif dan efisien.
Lebih jelas, dengan memanfaatkan Whatsapp Blest ini dapat memberikan informasi terkait pajak kendaraan kepada masyarakat. Lebihnya, melalui fitur ini dapat mengirimi pesan secara masal kepada masyarakat yang berisikan pesan berupa informasi terkait tenggat waktu pembayaran pajak serta pengingat penting lainnya. Hal tersebut bertujuan untuk memaksimalkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak.
“Nah disinilah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dalam hal kordinasi dalam pemutakhiran data. Karena dengan ini, akan memperoleh data akurat kepemilikan kendaraan sesuai dengan database samsat,” ucapnya.
Jayaningsih berharap, dengan kolaborasi ini dapat memberikan dampak positif terhadap PAD, dengan cara mempermudah masyarakat dalam membayar pajak dan pendapatan daerah dari sektor perpajakan dapat dimaksimalkan. “Ini upaya nyata dalam menghadirkan layanan publik yang lebih efisien dan mudah diakses oleh masyarakat,” tandas Jayaningsih. (gsn/mbn)
