MANGUPURA, MediaBaliNews – Penyidikan dugaan korupsi LPD Desa Adat Mambal menghadapi hambatan teknis. Auditor eksternal membutuhkan tambahan waktu menyelesaikan tugasnya. Hal ini disebabkan banyaknya kreditur yang harus diaudit. Hambatan ini menunda penetapan tersangka kasus kredit fiktif.
Kapolres Badung, AKBP M Arif Batubara, menjelaskan tantangan audit. “Auditor memohon tambahan waktu pemeriksaan dikarenakan krediturnya terlalu banyak,” ujar AKBP Arif Batubara.
Penyidik telah melakukan pemeriksaan intensif terhadap 58 orang saksi. Saksi meliputi pengurus dan karyawan LPD. Polisi juga memeriksa 38 saksi dari pihak debitur. Penyidik telah berkoordinasi dengan KPK dan Kortas Tipikor Mabes Polri.
Koordinasi ini menunjukkan kompleksitas dan luasnya kasus. “Penyidik telah melakukan rapat dengar pendapat dengan KPK dan Kortas Tipikor Mabes Polri,” tambahnya.
Modus korupsi melibatkan penerbitan perjanjian kredit fiktif. Pelaku juga melakukan pinjaman berulang tanpa pengetahuan debitur. Untuk melengkapi bukti, Polisi mengamankan 87 surat perjanjian kredit. Polisi juga menyita 17 sertifikat hak milik.
Kini, fokus utama penyidik adalah menunggu hasil perhitungan kerugian negara. Hasil audit menjadi kunci utama penetapan tersangka. Polisi berencana segera memeriksa debitur yang diuntungkan. Pemeriksaan ini akan disesuaikan dengan temuan auditor.
AKBP Arif Batubara menegaskan penegakan hukum akan terus berjalan. “Penyidik sesegera mungkin akan melakukan penetapan tersangka,” tegas AKBP Arif Batubara.
Polisi juga berupaya maksimal memulihkan kerugian keuangan LPD Mambal. Upaya ini dilakukan melalui penyitaan agunan kredit bernilai ekonomis. Polisi berkoordinasi dengan PPATK untuk pelacakan aset lebih lanjut. Penanganan ini menjamin penegakan hukum yang profesional. (ang/mbn)
