JEMBRANA, MediaBaliNews — Pengawasan terhadap penyalahgunaan narkoba di lingkungan internal kepolisian diperketat, sebanyak 44 personel Polres Jembrana lakukan tes urine, Selasa (27/10/2026).

Sebanyak 44 personel kepolisian Polres Jembrana mulai dari pejabat utama (PJU), anggota Satresnarkoba hingga personel yang dinilai rentan melakukan pelanggaran, menjalani tes urine pada 26-27 Oktober 2026.

Pada hari ini, tes urine menyasar 26 pejabat utama Polres Jembrana. Kegiatan berlangsung di Gedung Auditorium Pemkab Jembrana, dipimpin langsung Kapolres Jembrana, AKBP Cheery S.M. Simamora.

Sementara, pada Senin kemarin, kegiatan serupa dilaksanakan di Kantor Sipropam Polres Jembrana. Sebanyak 18 personel Satresnarkoba dan anggota yang dinilai rentan melakukan pelanggaran mengikuti pengarahan sekaligus tes urine.

Kasi Propam Polres Jembrana, Kompol I Nyoman Yasa mengatakan, pengawasan internal dilakukan secara serius dan berlaku bagi seluruh anggota tanpa pengecualian.

“Tidak ada toleransi bagi anggota Polri yang terbukti menyalahgunakan narkoba. Apabila ditemukan indikasi, akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, tanpa membedakan pangkat maupun jabatan,” ungkapnya.

Menurutnya, tes urine tidak hanya bertujuan mengungkap kemungkinan pelanggaran, tetapi juga menjadi langkah pencegahan agar personel tetap disiplin dan bertanggung jawab. Pengawasan secara berkala dinilai penting untuk menjaga integritas anggota sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap Polri.

Selain melakukan pembenahan dari internal, Polres Jembrana juga terus mengintensifkan kegiatan kepolisian yang ditingkatkan (KRYD). Kegiatan tersebut menyasar lokasi yang berpotensi menjadi tempat transaksi maupun penyalahgunaan narkotika guna mempersempit ruang gerak peredaran barang terlarang.

Melalui tes urine, pengawasan berkelanjutan, dan penegakan aturan secara tegas, Polres Jembrana menegaskan komitmennya memberantas narkoba dari dalam institusi sekaligus melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkotika.

“Setiap personel harus menjadi contoh yang baik bagi masyarakat, bukan justru melakukan pelanggaran yang merusak citra institusi,” pungkasnya. (gsn/mbn)