JEMBRANA, MediaBaliNews – Upaya pencegahan tindak pidana korupsi dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Jembrana melalui rapat koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI secara daring melalui zoom meeting, Senin (21/4).

Dipimpin langsung oleh Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan, Rakor Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2025 diikuti oleh Sekda I Made Budiasa bersama sejumlah OPD diantara Inspektorat, BPKAD, Dinas PUPRPKP, Disdikpora, Kejaksaan, dan BPN serta sejumlah pejabat lainnya di Executive Room Pemkab Jembrana.

Dalam sambutannya, Bupati Kembang Hartawan mengatakan misi pemberantasan korupsi bukanlah sesuatu yang mudah untuk dicapai tanpa sinergi semua komponen bangsa dimana ntegritas merupakan salah satu komponen penting dalam mencegah korupsi.

“Saya menyadari bahwa sejumlah kecurangan yang terjadi dalam pengelolaan pemerintahan merupakan dampak dari rendahnya integritas yang dimiliki para penyelenggara negara dan aparatur pemerintah,” ucapnya.

Lebih lanjut, Bupati Kembang mengungkapkan diperlukan komitmen moral untuk melakukan perubahan sikap dan perilaku yang merupakan esensi dari integritas itu sendiri.

“Namun, itu belumlah cukup, masih tersisa sedemikian luas ruang publik yang kemungkinan masih menyisakan banyak rongga yang dapat dimanfaatkan bagi oknum oknum tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindak korupsi,” imbuhnya.

Guna mempersempit ruang gerak oknum tersebut, Bupati Kembang berharap bimbingan, koordinasi maupun sinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia secara terus menerus.

“Dengan diselenggarakannya rapat koordinasi ini, saya berharap upaya solusi terbaik dalam penataan aset daerah maupun peningkatan penerimaan daerah dari sektor pajak maupun retribusi daerah yang bersih dari indikasi korupsi serta pengelolaan yang baik dan benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Bupati Kembang.

Pihaknya juga berharap dengan diselenggarakannya rapat koordinasi mampu meningkatkan komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan pemerintah yang bebas korupsi sekaligus menciptakan integritas positif antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan pemerintah kabupaten Jembrana.

Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) KPK Deputi Koordinasi dan supervisi (Korsup) Nurul Ikhsan Al Huda mengatakan rapat koordinasi Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2025 menjadi lanjutan terhadap upaya-upaya pencegahan korupsi di berbagai instansi termasuk instansi pemerintah daerah.

Dalam kesempatan tersebut, KPK RI menjalin diskusi dengan pemerintah kabupaten Jembrana terhadap penataan aset daerah dan optimalisasi penerimaan daerah sehingga terkelola dengan baik, dan menutup celah potensi terjadinya tindak pidana korupsi.

“Rapat koordinasi ini adalah rapat koordinasi lanjutan dari beberapa rapat lanjutan dari tahun yang lalu di seluruh Pemda di Indonesia termasuk Jembrana, sehingga ada beberapa catatan yang ingin kami sampaikan,” ucapnya. (war/mbn)