TABANAN, MediaBaliNews – Badan Penanggulangan Bencana Alam di Bali, khususnya di wilayah Kabupaten Tabanan, menghadapi kendala serius dalam pengadaan alat pelindung nyawa petugas lapangan.
Kepala Pelaksana BPBD Tabanan, I Nyoman Srinada Giri, mengungkapkan bahwa pihaknya sangat membutuhkan kendaraan skylab atau unit crane khusus untuk menangani evakuasi pohon tumbang.
“Kami sudah mengusulkan pengadaan ini ke pemerintah provinsi hingga pusat karena kebutuhan alat ini sangat mendesak demi keamanan bekerja,” ujar Srinada Giri saat ditemui usai rapat dengan Komisi IV di Kantor DPRD Tabanan, Selasa, 31 Maret 2026.
Ketiadaan alat ini memaksa petugas bekerja secara manual dengan risiko tinggi saat memotong dahan pohon yang menimpa bangunan tua. Srinada menjelaskan bahwa penggunaan kendaraan operasional yang ada saat ini sudah tidak lagi memadai untuk menjangkau ketinggian pohon perindang yang mencapai sepuluh meter.
“Risiko petugas sangat besar jika harus memanjat bangunan yang sudah lapuk untuk memotong dahan secara langsung tanpa bantuan alat angkat,” kata Giri.
Kebutuhan anggaran untuk satu unit skylab diperkirakan mencapai Rp 2,5 miliar, sebuah angka yang belum tertampung dalam pos anggaran belanja tidak terduga. Saat ini, BPBD Tabanan harus meminjam alat milik Dinas Lingkungan Hidup (LH) yang jumlahnya terbatas dan seringkali mengalami kerusakan teknis.
“Anggaran BTT sebesar Rp 6 miliar tahun ini belum mencakup pengadaan skylab, meski alat itu sangat urgen untuk meminimalisasi kerusakan bangunan,” tuturnya.
Selain kendaraan skylab, Srinada Giri juga menyoroti perlunya peremajaan pada alat sensor pemotong kayu dan perahu karet yang sudah usang. Peralatan teknis di kantornya banyak yang merupakan stok lama sehingga performanya kerap menurun saat menghadapi situasi darurat di lapangan.
“Kami juga memerlukan peremajaan pompa air ukuran lima dim guna mempercepat penanganan banjir yang sering terjadi secara mendadak,” ungkap Giri.
BPBD Tabanan mencatat intensitas bencana tetap tinggi dengan nilai kerugian material mencapai Rp 3,6 miliar pada Januari dan Rp 3,1 miliar pada Februari. Meski saat ini pemerintah telah mencairkan dana sebesar Rp 1,5 miliar untuk penanganan dampak bencana awal tahun, alokasi itu belum menyentuh aspek penguatan infrastruktur alat.
“Bulan Maret ini kerugian sudah mencapai Rp 2,8 miliar, namun tantangan berikutnya adalah ancaman kekeringan yang memerlukan kesiapan pompa air,” jelasnya. (ang/mbn)
