SINGARAJA, MediaBaliNews – Komisi Pemberantasan Korupsi memperketat pengawasan terhadap tata kelola anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng demi menjamin transparansi publik.
Lembaga antirasuah ini menemukan sejumlah pola transaksi tidak wajar yang berpotensi merugikan keuangan negara dalam proses pengadaan barang. Kerja sama strategis ini bertujuan untuk membangun sistem pencegahan korupsi yang lebih kuat melalui identifikasi risiko sejak tahap perencanaan anggaran.
“Sistem e-audit menangkap sejumlah pola transaksi tidak wajar, termasuk proses pengadaan barang secara elektronik yang tuntas dalam waktu kurang dari sepuluh menit,” ungkap Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK, Maruli Tua, dari rilis resmi KPK yang diterima Media Bali News.
KPK memanfaatkan instrumen digital seperti Sistem Informasi Pemerintah Daerah untuk mendeteksi dini setiap potensi risiko dalam pengelolaan keuangan daerah. Tim Direktorat Koordinasi dan Supervisi membedah secara mendalam area rawan seperti sektor pengadaan barang dan jasa serta bantuan sosial.
Evaluasi ini menyasar pada sektor-sektor yang selama ini sering menjadi celah terjadinya praktik lancung oleh para oknum pejabat.
“Selalu ada masalah pada bagian detail, karena kalau hanya di permukaan saja semuanya terlihat baik-baik saja, misalnya seperti APBD yang terlihat normal,” tutur Maruli.
Lembaga ini menyoroti pentingnya verifikasi ketat pada mekanisme penyaluran hibah agar anggaran tersebut benar-benar tepat sasaran bagi masyarakat. KPK mendesak Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk segera memperbaiki kualitas perumusan usulan pokok pikiran anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Langkah perbaikan ini harus berfokus pada kebutuhan riil warga serta selaras dengan skala prioritas pembangunan di wilayah Bali Utara.
“Kami terus berkoordinasi dan memantau upaya pemberantasan korupsi di Buleleng, sebab tantangan pemberantasan korupsi saat ini menjadi semakin berat bagi kita semua,” imbuh Maruli Tua menambahkan.
Penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah menjadi kunci utama dalam memastikan fungsi pengawasan berjalan optimal secara berkelanjutan di daerah.
Pemerintah Kabupaten Buleleng diminta meningkatkan kompetensi auditor internal guna menutup ruang bagi para pemburu rente di birokrasi pemerintahan. Sinergi ini juga menekankan pentingnya menjaga integritas pejabat agar tidak terjebak dalam kepentingan pribadi saat mengelola dana publik.
“Harapan Buleleng dari KPK, ada rekomendasi-rekomendasi perbaikan untuk ditindaklanjuti ke depannya guna membangun sistem pemerintahan yang jauh lebih bersih lagi,” ucap Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra.
KPK turut mengingatkan jajaran pemerintah daerah agar hasil Survei Penilaian Integritas mencerminkan penguatan sistem secara substansial, bukan sekadar urusan administrasi.
Seluruh jajaran eksekutif maupun legislatif di Buleleng harus berkomitmen menjalankan roda pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada pelayanan publik. Fokus utama ke depan adalah memastikan setiap rupiah dari anggaran daerah memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan hidup rakyat banyak.
“Langkah ini diharapkan dapat memastikan setiap program yang dianggarkan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat serta selaras dengan prioritas pembangunan daerah,” pungkas Maruli. (ang/mbn)
