MANGUPURA, Media Bali News – Badan Standardisasi Nasional (BSN) melalui Komite Akreditasi Nasional (KAN) bergerak cepat memperkuat infrastruktur mutu dan sistem akreditasi domestik. Langkah taktis ini diambil guna membentengi serta meningkatkan daya saing komoditas unggulan Indonesia dalam menghadapi ketatnya persyaratan dagang internasional. Instrumen mutu ini kini menjadi pilar krusial bagi kelangsungan ekspor nasional di kancah global.
“Di tengah perkembangan teknologi yang sangat cepat, akreditasi berperan sebagai pembangun kepercayaan pasar global,” kata Kepala BSN sekaligus Ketua KAN, Donny Purnomo Januardhi Effyandono, Senin, 22 Juni 2026.
Komitmen penguatan mutu tersebut mencuat dalam pembukaan Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC) Annual Meeting 2026 yang digelar di Nusa Dua, Bali. Pertemuan tingkat tinggi yang dihadiri oleh delegasi badan akreditasi se-Asia Pasifik ini memfokuskan pembahasan pada inovasi, kepercayaan global, serta sertifikasi keberlanjutan (sustainability). Salah satu isu panas yang dibahas adalah ketertelusuran rantai pasok kelapa sawit seiring diberlakukannya European Union Deforestation Regulation (EUDR) oleh Uni Eropa.
“Keberlanjutan tidak cukup hanya dinyatakan, tetapi harus dapat dibuktikan melalui sistem penilaian kesesuaian yang kredibel,” ujar Donny.
Guna membentengi industri kelapa sawit domestik, Deputi Bidang Akreditasi BSN sekaligus Sekretaris KAN, Wahyu Purbowasito, menuturkan bahwa pihaknya terus memacu implementasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dari hulu hingga hilir. Namun, tantangan besar masih membayangi di lapangan karena luasnya perkebunan kelapa sawit rakyat. Dari total 16 juta hektare lahan sawit nasional, hampir 50 persen di antaranya dikelola oleh pelaku usaha kecil atau petani swadaya yang membutuhkan sosialisasi masif.
“Tantangan utamanya ada di sektor perkebunan skala kecil yang jumlah pelakunya sangat banyak, sehingga proses sertifikasi masih berjalan bertahap,” tutur Wahyu.
Kendati memiliki pekerjaan rumah di sektor kelapa sawit, posisi pilar akreditasi Indonesia di mata dunia menunjukkan prestasi yang sangat membanggakan. Berdasarkan data Global Quality Infrastructure Index (GQII) 2025, pilar akreditasi Indonesia berhasil meroket dan menduduki peringkat ke-4 dunia dari 185 negara. Melalui modal pengakuan internasional (mutual recognition arrangements) ini, hasil pengujian dari lembaga yang diakreditasi KAN otomatis diakui di luar negeri tanpa perlu uji ulang.
“Posisi top dunia ini harus bisa dikonversi menjadi keuntungan nyata yang mengalir hingga ke masyarakat bawah dan pelaku usaha lokal,” ucap Donny.
Selain isu lingkungan pada komoditas perkebunan, BSN juga mulai mengendus urgensi standardisasi pada sektor ekonomi digital dan teknologi masa depan. Terkait regulasi keamanan kecerdasan buatan (AI) yang kini tengah digalakkan oleh pemerintah, BSN tidak ingin kecolongan dan sudah mulai menyusun langkah antisipasi strategis.
“Saat ini BSN sedang dalam tahapan untuk mengadopsi standar yang terkait dengan keamanan AI itu. Mungkin dua atau tiga tahun lagi kita harus mulai bergerak aktif di sana,” pungkas Wahyu Purbowasito. (ang/mbn)
