JEMBRANA, MediaBaliNews – Dampak pemangkasan tenaga kerja non-ASN, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jembrana nilai pelayanan di Mall Pelayanan Publik (MPP) Jembrana kurang maksimal.

Kedatangan anggota Komisi II DPRD Kabupaten Jembrana ke MPP ini dalam rangka kunjungan kerja guna mengetahui kondisi dan situasi di MPP usai adanya pemangkasan tenaga kerja.

Ketua Komisi II DPRD Jembrana, I Ketut Suastika mengatakan, dengan adanya pemangkasan atau kurangnya tenaga kerja di MPP ini mempengaruhi sejumlah pelayanan menjadi kurang maksimal.

Kemudian dari segi SOP yang diterapkan di MPP dinilai sudah berjalan sangat baik. Sehingga saat ini yang menjadi permasalahan di MPP hanya kurangnya jumlah tenaga kerja.

“Jadi kami juga dari melihat SOP-nya cukup bagus, dan juga kedepan apa saja rancana dari pada MPP sehingga lebih sempurna mereka melayani. Tidak lagi ada kedepan kami harapkan pengurusan itu dengan konfesional, ” ungkapnya, Selasa (11/3/2025).

Karena hal tersebut, kata Ketut Suastika, salah satu kampus yang berada di Kabupaten Jembrana juga sempat menawarkan mahasiswanya untuk magang di MPP. Hal tersebut tentunya dapat menutupi kurangnya tenaga kerja di MPP, dan hal itu juga dapat memberikan pengalaman kerja kepada mahasiswa.

“Disamping secara permanen kita juga nantinya ada perekrutan tenaga out sorcing, terutama untuk tenaga cleaning service dan kemudian satpam, ” terangnya.

Selain itu, pihaknya berharap, nantinya para masyarakatan dapat melakukan proses pelayanan dengan efesien dengan cara online atau via aplikasi.

“Ini juga menjadi target kami semua sistemnya digital masalah perizinan. Sehingga perizinan itu menjadi murah, mudah, dan tidak memerlukan banyak waktu dalam pengurusan, ” harapnya.

Kemudian, dengan adanya 23 OPD serta lembaga lainnya atau sebanyak 253 jenis pelayanan yang ada di MPP ini pihaknya nilai sangat bagus. Namun, pihaknya juga berharap MPP ini dapat terus berinovasi.

Seperti dengan adanya pendekatan pelayanan ke masyarakat dengan pelayanan mobil keliling dan mendatangi desa-desa yang ada di Jembrana secara terjadwal.

“Kalau nantinya anggaran kita memenuhi, kitaakan memudahkan mereka dengan mobil keliling ke setiap desa yang terjadwal sehingga para nelayan atau petani itu cukup mudah untuk mendapatkan rekomendasi pemilikan PBM, ” pungkasnya. (gsn/mbn)