TABANAN, MediaBaliNews – Pemerintah Kabupaten Tabanan bersama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Bali mengadakan exit meeting pemeriksaan interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tabanan Tahun 2024. Pertemuan ini berlangsung pada Kamis (13/3) pukul 14.00 WITA di Ruang Rapat Utama Jayaning Singasana, Kantor Bupati Tabanan.

Acara ini dihadiri oleh Wakil Bupati Tabanan, I Made Dirga, Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan, Tim BPK RI Provinsi Bali, serta para pemeriksa interim BPK RI Perwakilan Provinsi Bali Tahun 2024. Kepala BPK RI Provinsi Bali turut serta dalam pertemuan ini untuk menyampaikan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Tabanan, I Made Dirga, menekankan pentingnya pemeriksaan interim dalam mengidentifikasi berbagai permasalahan keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan. “Dengan adanya evaluasi ini, kami berharap laporan keuangan yang disusun dapat lebih relevan, transparan, dan akuntabel,” ujarnya. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada BPK RI atas kerja sama dan dukungan dalam penyusunan LKPD Tahun 2024.

Sementara itu, Kepala BPK RI Provinsi Bali menjelaskan bahwa pemeriksaan interim bertujuan untuk memantau tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya, menilai efektivitas Sistem Pengendalian Internal (SPI) dalam penyusunan LKPD, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan ini juga mencakup pengujian substantif terhadap transaksi atau saldo akun tertentu.

Berdasarkan pemantauan hingga 31 Desember 2024, tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK mencapai 99,21 persen dari total 1.279 rekomendasi yang diberikan sejak 2005 hingga 2024. Dari jumlah tersebut, 1.273 rekomendasi telah ditindaklanjuti, sementara satu rekomendasi masih dalam proses penyelesaian.

Kepala BPK RI Provinsi Bali juga menyoroti beberapa aspek dalam kebijakan akuntansi Pemkab Tabanan yang masih perlu diperbaiki agar pelaporan keuangan semakin sesuai dengan standar yang berlaku.

Pemerintah Kabupaten Tabanan menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan guna meningkatkan transparansi dan kualitas pengelolaan keuangan daerah di masa mendatang. (ang/mbn)