DENPASAR, MediaBaliNews – Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali memperketat sistem penyelamatan warga melalui pemanfaatan teknologi geospasial terbaru.
Instansi pemerintah tersebut menggelar pelatihan khusus untuk meningkatkan keahlian teknis aparatur dalam membaca risiko kerentanan wilayah. Langkah taktis ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemetaan kawasan rawan demi menyukseskan program mitigasi bencana di Bali.
“GIS menyediakan data yang detail dan rigid sehingga sangat krusial bagi kami dalam mengambil keputusan yang cepat dan tepat,” ujar Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali Teja Bhusana, Rabu (20/5/2026).
Pemerintah daerah melibatkan seluruh perwakilan badan penanggulangan tingkat kabupaten dan kota dalam forum ilmiah tersebut. Para peserta mempelajari metode penentuan jalur evakuasi darurat serta titik pengungsian warga secara presisi. Langkah digitalisasi data ini menjadi jawaban nyata atas lonjakan kasus fenomena alam yang melanda Pulau Dewata.
“Pelatihan ini menjadi bekal strategis bagi para aparatur di daerah dalam menyusun rencana pengurangan risiko bencana secara akurat,” kata Teja.
Catatan statistik menunjukkan ribuan peristiwa hidrometeorologi telah menimbulkan dampak kerusakan infrastruktur masif sepanjang tahun lalu. Tren kerugian materiil warga bahkan terus merangkak naik hingga menembus angka miliaran rupiah pada awal tahun ini. Kondisi topografi Bali yang sangat bervariasi menuntut adanya ketersediaan basis data kebencanaan yang kredibel.
“Dalam menghadapi tantangan kebencanaan yang semakin kompleks dibutuhkan kemampuan membaca risiko secara akurat melalui data spasial,” tutur Head of Sub-National Programs Program SIAP SIAGA Deswanto Marbun.
Penerapan sistem informasi geografis akan mempermudah penyusunan dokumen kajian risiko sesuai amanat undang-undang regulasi nasional. Visualisasi peta digital juga membantu masyarakat awam untuk mengenali zona bahaya di sekitar tempat tinggal mereka. Kolaborasi multisektor ini menggandeng lembaga kemanusiaan internasional guna mentransfer ilmu pengetahuan modern kepada komunitas lokal.
“Penguatan kapasitas GIS adalah kebutuhan mutlak untuk mendukung tata kelola penanggulangan bencana yang efektif di tingkat daerah,” ungkapnya.
Para instruktur melatih peserta menggunakan aplikasi pemetaan udara modern berbasis drone selama tiga hari berturut-turut. Rombongan utusan juga mempraktikkan sistem pelaporan cepat lewat platform pesan singkat untuk mempercepat transmisi data lapangan. Demokratisasi data spasial ini memungkinkan warga sipil ikut memproduksi informasi kritis secara mandiri tanpa biaya.
“Kami ingin mendemokratisasi pemetaan agar bisa dimanfaatkan oleh siapa saja melalui penyediaan data yang terbuka dan gratis,” jelasnya.
Utusan dari Kabupaten Gianyar dan Karangasem mendominasi perwakilan unsur desa dalam agenda penguatan kapasitas tersebut. Partisipasi aktif elemen akar rumput menjadi kunci utama dalam memvalidasi kebenaran kondisi geografis yang sesungguhnya. Sinergi yang kuat antara birokrat dan warga diharapkan mampu meminimalkan potensi jatuhnya korban jiwa.
“Masyarakat adalah pihak yang paling memahami kondisi aktual dan risiko di wilayahnya masing-masing,” pungkasnya. (ang/mbn)
