TABANAN, MediaBaliNews – Perbekel dan warga di Tabanan yang terdampak rencana pembangunan tol Gilimanuk-Mengwi mengungkapkan kekecewaan dan kekhawatiran mereka melalui surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo.
Aksi ini dilakukan di Banjar Gulingan, Desa Antosari, Kecamatan Selemadeg Barat, tepatnya di lahan yang akan menjadi lokasi simpang susun tol.
Surat tersebut menuntut jawaban pasti dan tegas dari Pemerintah terkait jadwal pelaksanaan pembebasan lahan. Ketidakpastian mengenai rencana pembangunan tol membuat nasib masyarakat pemilik lahan terkatung-katung.
“Masyarakat kami seperti digantung,” ujar Ketua Forum Perbekel Terdampak Tol Gilimanuk-Mengwi, I Nyoman Arnawa.
Menurut dia, meskipun SHM lahan mereka masih dipegang, penetapan lokasi (penlok) membuat mereka tidak berani menggarap atau mengutak-atik lahannya.
“Sudah diikat. Tidak bisa dijualbelikan. Tidak bisa dijadikan agunan. Kalau digarap, mereka cemas,” imbuhnya.
Penlok yang ditetapkan pada 2022 lalu membawa perubahan dalam pola pembangunan tol.
Awalnya, pembangunan direncanakan dilakukan oleh badan usaha atau swasta. Namun, pengadaan lahan kemudian dialihkan ke APBN setelah pola badan usaha tidak terealisasi.
Perubahan pola ini menyebabkan proses yang sudah terlaksana harus dihentikan sementara. “Harus ada LO atau legal opinion oleh Kejaksaan. Sampai sekarang LO belum ada,” jelas Arnawa.
Permasalahan diperparah dengan masa berlaku penlok yang akan berakhir pada 27 Maret 2025. Jika pembangunan tol batal, pihaknya menginginkan kepastian dari Pemerintah agar masyarakat dapat memanfaatkan lahan mereka kembali.
“Kalau memang tidak dilakukan, kembalikan hak mereka sehingga bisa memanfaatkan lahan,” pungkasnya. (ang/mbn)
