JEMBRANA, MediaBaliNews – Datangi sejumlah Sekolah Dasar di Kabupaten Jembrana, Komisi I DPRD Kabupaten Jembrana temukan sekolah dalam kondisi memprihatinkan.
Dalam kegiatan sidak ini, Komisi I DPRD Jembrana yang dipimpin H Sajidin dan anggota pertama mendatangi SDN 3 Yehembang dan SDN 6 Yehembang yang terletak di Desa Yehmbang, Kecamatan Mendoyo, Jembrana.
Kemudian, sidak juga dilakukan di SDN 2 Kaliakah yang terletak di Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana.
Dalam sidak tersebut, ditemukan adanya kerusakan parah yang terdapat di SDN 2 Yehembang. Dalam hal itu, H Sajidin mengatakan, pihak sekolah sebelumnya sudah mengusulkan perbaikan sekolah sejak tahun 2019 lalu. Namun, tidak terealisasi hingga saat ini.
“Sempat diusulkan lagi tahun 2020 juga belum ada tanggapan. Kami lihat kondisi sekolah sangat memprihatinkan dan membahayakan. Harus mendapat penanganan,” ungkapnya.
Atas temuan tersebut, pihaknya berharap kepada Dinas terkait dapat lebih memperhatikan dan lebih tanggap serta melakukan verifikasi dan kajian terhadap usulan proposal. Agar, dalam pembelajaran tetap berjalan dengan maksimal.
Sedangkan, di SDN 2 Kaliakah juga dinilai kekurangan ruang kelas. Hal itu menurutnya juga perlu disikapi oleh pemerintah agar tidak menjadi penghambat dalam proses pembelajaran.
Selain mendatangi sejumlah sekolah, Komisi I DPRD Jembrana yang dipimpin H Sajidin dan anggota ini juga mendatangi sejumlah Kantor Desa di Kecamatan Negara.
Dalam hal ini, pihaknya mengaku, dewan juga menerima informasi kalau transfer dana Alokasi Dana Desa (ADD) terhambat dan pencarirannya lamban. Bahkan rata-rata tiap desa kekurangannya sampai 20 persen. Ini mengakibatkan kegiatan di desa ada program dan kegiatan yang terhambat pelaksanaannya.
Seperti halnya di salah satu desa di pesisir, semestinya dana yang harus diterima dari Pemkab Rp 1,9 Milar kurang lagi Rp 300 juta.
“Kami mengharapkan kejadian ini tidak terulang lagi. Perencanaan dan penganggaran harus pas,” harapnya.
Dikatakan dari hasil klarifikasi ke desa, pihaknya mendapatkan informasi kalau keterlambatan tranfer dana ADD karena ada beberapa desa yang mengalami keterlambatan administrasi.
“Memang ada desa yang membijaksanai biaya rutin dan lainnya. Tapi keterlambatan ini jelas mengakibatkan pelaksanaan kegiatan juga terhambat. Kasihan desa. Kami berharap hal ini tidak terjadi lagi ke depannya,” jelasnya.
Atas hal tersebut, pihaknya mengaku akan segera melaksanakan rapat koordinasi dengan instansi terkait untuk menyikapi sarana prasarana sekolah yang rusak dan keterlambatan tranfer dana ADD.
“Kami berharap jika ada desa yang terhambat dalam administrasi agar tidak merugikan desa lainnya. Kalau desa yang tepat waktu jangan disamakan dengan desa yang terlambat dalam menyerahkan administrasi,” pungkasnya. (gsn/mbn)
