TABANAN, MediaBaliNews – Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) merilis data terbaru kepemilikan KTP Elektronik, mencatat 379.766 penduduk sudah memiliki identitas hingga Oktober 2025.
Namun, capaian tinggi ini tersandung masalah serius terkait ketidaksesuaian domisili antara alamat KTP dan tempat tinggal aktual, sehingga menimbulkan dampak sosial yang merugikan daerah. Warga ber-KTP Tabanan, termasuk yang tinggal di luar Bali, masih diwajibkan datang ke daerah ini untuk mengurus dokumen.
“Secara administratif hal itu tidak diperbolehkan. Data kependudukan yang tidak sesuai antara tempat tinggal tetap dengan dokumen administrasi dapat menimbulkan berbagai persoalan,” kata Kepala Disdukcapil Tabanan, I Gusti Agung Rai Dwipayana.
Dwipayana menjelaskan bahwa sebagian besar pemilik KTP Tabanan memang menetap di wilayahnya, tetapi tidak sedikit warga tinggal permanen di luar daerah seperti Denpasar dan Badung. Kondisi ini menyulitkan akses pelayanan publik, sebab KTP merupakan syarat mutlak untuk mengakses layanan kesehatan, pendidikan, hingga bantuan sosial dari pemerintah. Akurasi data menjadi krusial dalam situasi darurat, seperti kecelakaan, yang memerlukan kontak cepat keluarga sesuai alamat.
“Warga yang memiliki KTP Tabanan namun tinggal permanen di luar daerah tetap diwajibkan datang langsung ke Tabanan saat mengurus dokumen tertentu,” jelas Dwipayana menyoroti hambatan birokrasi.
Pejabat Disdukcapil Tabanan itu secara khusus menyoroti dampak sosial yang muncul akibat domisili fiktif tersebut, mengambil contoh kasus yang pernah terjadi. Seorang oknum berinisial MFH, yang terlibat aksi merakit bom molotov saat unjuk rasa di depan Kantor DPRD Bali akhir Agustus lalu, diketahui memiliki alamat KTP di Desa Nyambu, Tabanan. Investigasi lebih lanjut menunjukkan bahwa MFH bukan penduduk asli Tabanan dan tidak pernah menetap di alamat yang tercantum dalam KTP-nya.
“Kasus ini sering menimbulkan persepsi keliru terhadap daerah penerbit KTP, padahal faktanya pemilik identitas tersebut tidak berdomisili di wilayah itu,” ungkapnya prihatin.
Oleh karena itu, Dwipayana menegaskan bahwa kesesuaian alamat KTP dengan domisili aktual akan mempercepat seluruh proses pelayanan, mulai dari administrasi hingga penanganan darurat. Ketidaksesuaian domisili dapat menghambat proses koordinasi aparat desa dan kepolisian, terutama ketika tidak ada nomor kontak keluarga yang bisa dihubungi di alamat KTP. Akurasi data kependudukan sangat penting karena memiliki dampak langsung terhadap pelayanan publik maupun citra daerah.
“Jadi, di mana tinggal menetap, di sanalah dokumen kependudukan seperti KTP dan KK harus tercatat,” tegas Dwipayana memberikan imbauan lugas.
Disdukcapil Tabanan meyakini bahwa tujuan utama mereka bukan untuk membatasi perpindahan penduduk, melainkan untuk memastikan validitas dan pertanggungjawaban data kependudukan. Dwipayana mengimbau masyarakat agar segera melakukan pemutakhiran data, terutama bagi warga yang telah pindah tempat tinggal secara permanen di luar Tabanan atau belum melakukan perekaman KTP-el. Pemutakhiran ini dapat mencegah potensi salah persepsi terhadap pemerintah daerah ketika terjadi kasus sosial atau kriminal.
“Kami mengimbau warga untuk segera melakukan pemutakhiran data. Disdukcapil siap memberikan pelayanan terbaik agar data kependudukan Tabanan semakin valid dan akurat,” tutupnya menjanjikan layanan prima.
Dwipayana menekankan bahwa pemerintah daerah terus berupaya memastikan semua warga yang sudah wajib KTP segera melakukan perekaman demi mencegah hambatan dalam mengakses layanan dasar. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya akurasi data kependudukan sangat menentukan kualitas administrasi publik. (ang/mbn)
