JEMBRANA, MediaBaliNews – Pulihan masyarakat Gilimanuk yang terhimpun dalam Aliansi Masyarakat Peduli Tanah Gilimanuk (AMPAG) ini mendatangi kantor DPRD Jembrana. Kedatangan masyarakat Gilimanuk tersebut masih sama dengan sebelumnya, yaitu untuk menanyakan mengenai kelanjutan Hak Pengelola (HPL) Gilimanuk agar segera diserahkan ke pemerintah Pusat.
Dari pantauan dilokasi, perwakilan AMPAG tersebut diterima oleh eksekutif dan Pansus 3 DPRD Kabupaten Jembrana. Di sana, pihaknya membahas langkah-langkah kongkrit yang diharapkan oleh masyarakat Gilimanuk untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut. Dalam pembahasan yang melibatkan eksekutif dan legislatif Kabupaten Jembrana itu, pihak Dewan meminta waktu agar akhir tahun ini sudah dieksekusi.
Kordinator Aliansi Masyarakat Peduli Tanah Gilimanuk (AMPAG), I Gede Bangun Nusantara usai kegiatan tersebut, Selasa (27/09/2022) mengungkapkan, kedatangannya bersama puluhan warga itu untuk menanyakan kelanjutan HPL. “Kami meminta kepada eksekutif dan legislatif untuk memberikan keputusan dalam waktu secepatnya. Artinya nanti diusulkan eksekutif dan disetujui legislatif untuk melepas HPL Gilimanuk kepada pemerintah pusat,” ungkapnya.
Gede Bangun juga menjelaskan, ketika sudah disetujui dan diserahkan, warga Gilimanuk akan segera melakukan permohonan pensertifikatan menjadi hak milik (SHM). Keyakinan ini bercermin dari sejumlah pertemuan yang dilakukan dengan legislatif. Progresnya dikatakan sudah sangat bagus. Misalnya, dari ekskutif sudah menujuk tim baru untuk hal ini dan dari DPRD juga telah membentuk pansus baru.
“Saya mewakili masyarakat Gilimanuk disini pada dasarnya hanya menginginkan persoalan HPL segera ke Pusat dengan secepatnya Desember 2022 ini. Kami akan terus mengejar terkait janji dan permintaan masyarakat ujung barat Pulau Bali ini. Sehingga dengan ini, dari eksekutif, legislatif dan kami akan mendata. Nanti akan terlihat, mana aset pemerintah dan mana aset masyarakat. Nah setelah rapat ini, tim tri parkit ini akan mendelegasikan untuk pendataan,” jelas Gede Bangun.
Gede Bangun juga menyebutkan, luas lahan ditempati masyarakat Gilimanuk yang diperjuangkan adalah 150 hektare lebih dengan jumlah 2.500 kepala keluarga (KK). Rata-rata per KK memiliki 3,5 are. “Sampai sekarang sudah 80 persen dari 2.500 KK yang mengumpulkan data-data bahkan rangkap 4. Harusnya dengan besarnya masyarakat ini, pemerintah sudah bisa jalan. Karena jelas, ini bukan kepentingan elit, segelintir masyarakat dan lainnya. Tapi ini kebutuhan dari masyarakat seluruhnya,” paparnya.
Sementara Ketua Pansus 3 DPRD Kabupaten Jembrana Terkait Tanah Gilimanuk, I Ketut Suastika menjelaskan, pihaknya bersama eksekutif dan AMTAG kembali menggelar rapat dengar pendapat terkait status tanah HPL di Gilimanuk. “Tujuannya mencari informasi sehingga tujuan dari masyarakat bisa segera terwujud (SHM). Kami dari pansus juga meminta permohonan pelepasan status tanah itu dari Bupati Jembrana segera dikeluarkan,” terangnya.
Disinggung mengenai target masyarakat agar selesai pada Desember 2022 mendatang, pria yang lebih akrab disapa Cohok ini tak berani berkomentar banyak. Sebab, ada proses yang panjang dan pihaknya masih menunggu surat pelepasan hak kepemilikan dari pemerintah. “Kita semua berproses dulu. Tentu dari niat dan semangat sama semua. Tetapi itu semua butuh proses yang tidak singkat, perlu kita ikuti seluruh rangkaiannya,” ujarnya.
Cohok juga menegaskan, akan terus menjalin komunikasi yang intens dengan pusat. Terpenting, ada proses yang harus dilalui. “Intinya kita berproses dulu. Selanjutnya tetkait hal teknis harus diperdalam lagi. Agar nantinya tidak menjadi kekhawatiran masyarakat. Karena ada kisi-kisi setelah dilepas dimiliki oleh pusat, pengusaha dan sebagainya. Kita berproses dulu,” pungkasnya. (jar/war/mbn)
