JEMBRANA, MediaBaliNews – Sistem pembayaran non tunai di area manuver dan Terminal Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Jembrana resmi diterapkan. Namun, dalam pelaksanaannya, masih banyak pengendara yang melakukan pembayaran secara tunai karena belum memiliki kartu uang elektronik (e-money), Selasa (24/2/2026).
Dari pantauan di lokasi, penerapan sistem non tunai di area manuver dan Terminal Gilimanuk, sudah mulai diberlakukan. Meski demikian, sejumlah pengendara yang didominasi oleh pemotor masih membayar secara tunai lantaran belum memiliki atau tidak dapat menggunakan kartu e-money.
Salah satu pengendara motor, Ferdy asal Banyuwangi, mengaku belum bisa menggunakan e-money karena kartunya telah terblokir akibat lama tidak digunakan.
“Dulu kan pernah dilakukan pembayaran non tunai, jadi dulu saya bikin. Kalau sekarang sistemnya terus berkelanjutan, saya akan bikin kembali,” ungkapnya.
Sementara, Wakil Bupati Jembrana, I Gede Ngurah Patriana Krisna menjelaskan, meskipun telah resmi diberlakukan, pemerintah mengakui masih ada beberapa hal yang perlu disempurnakan.
Dimana, terdapat beberapa catatan evaluasi seperti penyesuaian tinggi dispenser kartu dan penyediaan bukti pembayaran (struk) yang lebih baik.
“Sosialisasi akan terus ditingkatkan, terutama bagi pengguna sepeda motor yang masih jarang menggunakan e-money. Sebagai langkah antisipasi bagi warga yang belum memiliki kartu, pemerintah menyiapkan opsi pembayaran melalui QRIS maupun penggunaan uang tunai yang nantinya akan dibantu oleh petugas di lokasi,” terangnya.
Lebih lanjut, Wabup Ipat menyampaikan bahwa digitalisasi sistem pembayaran ini merupakan upaya nyata untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih cepat, mudah, transparan, dan akuntabel. Penggunaan teknologi ini juga dinilai sebagai bentuk tata kelola pemerintahan yang adaptif terhadap perkembangan zaman.
”Penerapan sistem e-money ini membawa misi penting bagi stabilitas ekonomi daerah, seperti Optimalisasi PAD yang menjadi kunci keberlanjutan program pembangunan di Kabupaten Jembrana. Selain optimalisasi PAD, Transparansi Anggaran untuk meminimalisir potensi kebocoran retribusi daerah karena seluruh transaksi tercatat secara real-time. Dan terakhir Efisiensi Layanan sehingga pengelolaan retribusi parkir dan terminal menjadi jauh lebih efektif dan terintegrasi,” pungkasnya. (gsn/mbn)
