DENPASAR, MediaBaliNews – Agus Samijaya berhasil mempertahankan disertasinya di Universitas Udayana. Ia mengupas isu penting tentang kapitalisasi tanah di Indonesia. Penelitiannya menemukan isu ini menjadi ancaman serius bagi kesejahteraan rakyat.

“Soal kapitalisasi tanah ini hampir terjadi di semua wilayah. Secara struktural, Indonesia banyak tekanan dari negara-negara besar karena kita tergabung di World Trade Organization dan World Bank,” ujar Agus Samijaya.

Disertasi Agus Samijaya menawarkan solusi untuk masalah ini. Ia menyebut, Badan Bank Tanah harus bersinergi dengan agenda reforma agraria. Program ini fokus pada distribusi lahan kepada petani dan kaum miskin.

“Bank Tanah itu penting, tetapi agendanya harus bersinergi dengan reforma agraria. Itu mencakup pemberian aset kepada para petani dan kaum miskin kota,” jelasnya.

Dalam konteks Bali, Agus menyoroti risiko investasi yang tidak terkontrol. Ketergantungan ekonomi pada pariwisata membuat Bali rentan. Hal itu terlihat jelas saat pandemi Covid-19.

“Regulasi pemerintah daerah harus berpihak kepada sektor pertanian. Tidak semata-mata pada pariwisata agar ada diversifikasi,” tuturnya.

Ia juga menyinggung ancaman terhadap sistem subak. Sistem irigasi tradisional Bali ini terancam mati. Itu akibat proses investasi yang tidak terkontrol.

“Jangan sampai sistem subak di Bali yang begitu agung mati. Itu akibat proses investasi yang tidak terkontrol, baik dalam konteks perizinan maupun tata ruang,” tegasnya.

Agus juga mengaitkan masalah ini dengan bencana. Ia menyebut banjir bandang di Denpasar bisa menjadi hikmah. Bencana ini diduga akibat berkurangnya lahan resapan air.

“Bencana banjir di Denpasar kemarin bisa jadi hikmah. Kita harus meneliti, mengapa kota yang tidak pernah banjir, kini diterjang air bah,” terangnya.

Dalam penutupannya, Agus memberikan penghormatan kepada para petani dan nelayan. Ia menyebut mereka sebagai pahlawan pangan Indonesia. Agus berharap disertasinya menjadi catatan penting bagi para pembuat kebijakan.

“Pahlawan pangan adalah petani dan nelayan. Mereka yang memberi nutrisi, tetapi kita sering abai. Perlindungan masyarakat adat dan wilayah juga harus diutamakan,” ungkapnya. (ang/mbn)