JEMBRANA, MediaBaliNews – Seorang oknum warga diduga tega melakukan pungutan liar (pungli) terhadap beberapa warga kurang mampu di Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana guna mendapatkan bantuan bedah rumah.
Dari penelusuran MediaBaliNews, oknum warga tersebut mengaku mempunyai atasan di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jembrana. Bantuan bedah rumah tersebut merupakan bantuan stimulus perumahan swadaya nasional tahun 2022, yang saat ini sudah terealisasi.
Diketahui, sebanyak 15 warga miskin mendapatkan bantuan bedah rumah tersebut. Namun, beberapa warga yang mendapatkan bantuan tersebut malah dimintai uang dengan kisaran Rp. 1 Juta usai pembangunan bedah rumah tersebut telah usai. Akan tetapi, warga penerima bantuan tersebut enggan untuk memberi uang kepada orang kepercayaan yang ditugaskan oleh oknum warga tersebut untuk menagih uang.
Parahnya lagi, oknum warga tersebut kembali menjanjikan bantuan bedah rumah periode kedua. Warga dimintai uang sebesar Rp. 1,5 juta untuk memuluskan bantuan tersebut turun. Sebanyak 6 orang warga kurang mampu tergiur dan telah menyerahkan uangnya dan menjanjikan bantuannya akan keluar paling cepat 1 bulan sampai 2 bulan, akan tetapi sampai hari ini sudah 5 bulan lamanya bantuan tersebut tak kunjung datang.
Salah satu warga yang enggan dicantumkan namanya mengaku oknum warga tersebut telah menjanjikan bantuan bedah rumah ke warga. Saat bantuan sudah turun dalam tahap pembangunan, oknum warga itu datang untuk mengecek keberhasilan pembangunan dan meminta biaya sebesar Rp. 1 juta setelah pembangunan selesai.
“Dia datang kesini ngecek bangunan, dan meminta uang sebesar Rp. 1 juta setelah bangunan selesai. Akan tetapi saya menolak memberi uang. Jadinya tawaran tersebut turun menjadi Rp. 700 Ribu dan saya tetap menolak memberi uang atas saran pak kaling. Dia bilang saya preman karena tidak ngasi uang,” terangnya.
Lebih lanjut, oknum tersebut kembali menjanjikan untuk mengusulkan program kedua dengan meminta uang sebesar Rp. 1,5 juta. “Kakak saya sudah memberi uang, saat menyerahkan uang kakak saya juga mengambil foto sebagai dokumen. Akan tetapi uangnya dikembalikan oleh oknum itu. Jadi 5 orang lainnya yang tidak memiliki dokumentasi saat penyerahan uang sampai saat ini uangnya belum dikembalikan, kalau memang ini bermasalah 5 warga tersebut akan susah melaporkan ke Polisi karena tidak ada bukti kwitansi saat penyerahan uang,” jelasnya.
Pihaknya sudah memberitahukan bahwa oknum warga itu bukanlah petugas dari Pemkab Jembrana hanya bertugas menyambungkan aspirasi masyarakat dan tidak memberikan bantuan langsung. Ketika tidak diberi uang, oknum warga itu mengungkapkan rasa malu kepada atasannya di Pemkab Jembrana.
“Entah siapa atasanya saya tidak tau. Jika memang benar ada bantuan pastilah pak kepala desa atau pak kaling akan bertanggungjawab,” ucapnya.
Saat dikonfirmasi terkait hal tersebut, Senin (17/7), Prebekel Banyubiru, I Komang Yuhartono mengatakan, untuk ditahun 2022 lalu desanya mendapat bantuan bedah rumah stimulant sebanyak 15 KK.
“Namun untuk ditahun 2023 ini kami mengajukan stimulan bedah rumah sebanyak 25 KK,” ungkapnya.
Terkait dengan adanya keluhan warga yang dipungut Rp 1 juta sampai Rp 1,5 Juta untuk mendapatkan bedah rumah stimulant, pihaknya mengaku sempat mendengar dan langsung mengumpulkan warga dan kelian dinasnya menyerukan agar tidak membnayar jika ada oknum warga yang katanya bisa menurunkan bedah rumah.
“Infomrasi dan keluhan itu ada. Namun kami sulit membuktikanya. Untuk antisipasi oknum yang melakukan pungutan terhadap warga kami untuk mendapatkan bedah rumah, kami kumpulkan warga dan keliannya. Karena ini jelas tidak ada pungutan baik dari desa maupun pemkab Jembrana,” pungkasnya. (gsn/mbn)
