TABANAN, MediaBaliNews – Komisi IV DPRD Kabupaten Tabanan menggelar inspeksi mendadak untuk memantau langsung pelaksanaan program nasional Makan Bergizi Gratis di Kecamatan Penebel.

Para wakil rakyat tersebut menyasar SD Negeri 2 Jegu dan SD Negeri 3 Jegu guna memastikan kualitas pangan bagi siswa. Mereka menemukan sejumlah persoalan krusial mulai dari hilangnya menu susu hingga prosedur kesehatan tenaga pengolah makanan yang belum standar.

“Kami terjun langsung ke dapurnya untuk melihat tata kelola mereka apakah makanan yang dikelola itu betul-betul sehat dan bersih,” ujar Ketua Komisi IV DPRD Tabanan, I Gusti Komang Wastana, saat memberikan keterangan kepada media di lokasi sidak.

Rombongan dewan menyisir area Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Desa Jegu untuk memantau secara detail proses pengolahan dapur pusat. Anggota dewan memeriksa kelengkapan fasilitas sanitasi serta meninjau dokumen legalitas kesehatan bagi seluruh staf yang bertugas di sana. Wastana memberikan catatan merah perihal pentingnya kepemilikan Sertifikat Laik Higienis Sanitasi demi menjamin keamanan pangan ribuan anak sekolah.

“Sertifikasi ini adalah bukti legalitas bahwa makanan yang dihasilkan benar-benar aman dikonsumsi oleh ribuan siswa di Kabupaten Tabanan,” tegas Wastana.

Pengelola dapur pusat di Desa Jegu tersebut saat ini memiliki dukungan personel yang terdiri dari puluhan tenaga kerja profesional. Struktur organisasi tim meliputi kepala satuan pelayanan, juru masak, ahli gizi, hingga puluhan petugas distribusi lapangan yang bekerja setiap hari. Namun, tim pengawas menemukan fakta bahwa pemeriksaan kesehatan rutin terhadap potensi penyakit menular bagi para pekerja belum berjalan secara maksimal.

“Tenaga kerja tidak boleh terkontaminasi penyakit menular seperti hepatitis atau penyakit lainnya karena mereka bersentuhan langsung dengan makanan,” kata Wastana.

Masalah paling mencolok muncul ketika tim pengawas menemukan paket makanan siswa yang tidak menyertakan susu sebagai komponen gizi utama. Pihak pengelola berdalih bahwa distributor mengalami kendala teknis sehingga mereka gagal menyediakan pasokan susu sapi secara rutin ke sekolah. Temuan ini memicu teguran keras dari anggota dewan karena dianggap melanggar prinsip dasar gizi seimbang yang menjadi standar nasional.

“Jika distributor lama tidak sanggup maka cari distributor lain agar standar empat sehat lima sempurna tetap terpenuhi secara utuh,” tegasnya lagi.

Wastana juga meminta tim ahli gizi lebih cermat dalam mengatur porsi kalori untuk siswa kelas rendah dan siswa kelas tinggi. Pihak sekolah dan pengelola dapur harus menjalin koordinasi intensif setiap hari guna mengantisipasi risiko alergi makanan pada anak didik. Pengelola perlu melakukan inovasi substitusi pangan seperti menyediakan susu kedelai atau sari kacang hijau jika stok susu sapi terhambat.

“Kami tidak mencari kesalahan tetapi ingin memperbaiki sistem agar tidak muncul insiden keracunan atau makanan basi di wilayah Tabanan,” pungkasnya. (ang/mbn)